Anggota DPRD Kaltim dan Pj. Gubernur Kunjungi KEK MBTK Kutai Timur

Dalam kunjungan tersebut, hadir Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, Asisten Administrasi dan Perekonomian Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, serta sejumlah pejabat Pemprov Kaltim, Dirut Perusda MBS, Aji Muhammad Abidharta Wardhana, dan jajaran Pemkab Kutim.

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas beberapa kendala yang dihadapi KEK MBTK, seperti masalah kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan minat investor yang rendah. Meskipun telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sejak 1 April 2019, total investasi yang masuk KEK MBTK hingga 2023 hanya sekitar Rp 100 miliar, jauh di bawah target.

Muhammad Udin mengutarakan bahwa DPRD Kaltim ingin berdiskusi dengan pihak MBTK terkait berbagai permasalahan yang ada. Ia meminta agar pihak MBTK bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi.

Dalam pertemuan di kantor KEK MBTK, Muhammad Udin menyatakan bahwa investasi di KEK MBTK memang sulit, dan ia meminta pihak MBTK untuk menyampaikan data secara jelas. Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan mendukung pembangunan di KEK MBTK, tetapi perlu evaluasi dan keterbukaan terkait permasalahan yang ada.

Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, berharap semua kekurangan persyaratan KEK MBTK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun. Ia sangat berharap agar pusat tidak mencabut KEK MBTK, mengingat pentingnya kawasan ini sebagai bagian dari Kawasan Super Hub Ibu Kota Nusantara.

Usai pertemuan, rombongan melakukan peninjauan kondisi pelabuhan Maloy dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di KEK MBTK. (adv)