Mimi menyebut bahwa proyek DAS Ampal telah menimbulkan penderitaan bagi warga, bahkan mengakibatkan kebangkrutan bagi beberapa usaha kecil di sekitar lokasi proyek. Ia menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp135 miliar dari APBD Kota Balikpapan yang sudah digelontorkan untuk proyek multiyears ini masih belum juga selesai, dan proyek tersebut merupakan tanggung jawab penuh Pemkot Balikpapan.
“Proyek ini sudah sangat merugikan masyarakat sekitar, khususnya yang berada di lokasi proyek. Banyak usaha kecil seperti warung makan yang terpaksa gulung tikar karena proyek ini. Seharusnya kontraktor sudah menetapkan jadwal pengerjaan yang jelas dan tepat waktu saat menandatangani kontrak kerja,” tegas Mimi pada Senin (15/1/2024).
Anggota DPRD Kaltim ini juga menanyakan apakah ada ganti rugi yang diberikan oleh kontraktor kepada warga yang terkena dampak proyek tersebut. Ia berharap Pemkot Balikpapan memperhatikan nasib masyarakat yang menjadi korban proyek pemerintah.
Mimi menyuarakan keprihatinannya terkait pengerjaan proyek yang dinilai lamban dan menyarankan agar Pemkot Balikpapan memberikan sanksi kepada kontraktor yang dianggap tidak profesional dalam menangani proyek DAS Ampal. Ia menekankan pentingnya proyek ini untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat.
“Ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah kota Balikpapan, bahwa proyek pemerintah harus dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab, bukan malah menyengsarakan masyarakat. Dari sisi ekonomi, proyek ini pasti sangat berpengaruh bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)