Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Dapat Pujian dari Wakil Ketua DPRD Kaltim
Jurnalharian.com, Samarinda, 4 Maret 2024 – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, mendapat pujian dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, atas inspeksi mendadak yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Selasa (27/2/2024). Seno Aji mengapresiasi tindakan tegas Pj Gubernur tersebut, menganggapnya sebagai motivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kinerja dan disiplin.
Dalam inspeksi mendadak tersebut, Pj Gubernur menemukan fakta-fakta yang menunjukkan kondisi BKD Kaltim yang kurang memuaskan. Kepala BKD, sekretaris, dan empat kepala bidang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Selain itu, staf di BKD Kaltim juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tugas pokok dan fungsi BKD Kaltim.
“Jadi kami berharap inspeksi mendadak yang dilakukan Pj Gubernur bisa menjadi pemacu semangat ASN untuk bekerja dengan baik,” ujarnya pada Senin (4/3/2024).
Politikus Gerindra ini menilai pegawai dan pejabat di BKD Kaltim seharusnya memberikan contoh yang baik bagi ASN lainnya, terutama karena mereka menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang cukup besar.
“Harusnya selalu ada di tempat setiap saat, karena kita lihat TPP pegawai negeri maupun ASN ini kan sangat tinggi. Nah itu juga harus diimbangi dengan kinerja yang baik,” tegasnya.
Seno Aji berharap inspeksi mendadak Pj Gubernur menjadi peringatan bagi seluruh ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia ingin agar ASN bekerja dengan maksimal dan profesional.
“Saya berharap ke depan, setelah inspeksi mendadak dari Pj Gubernur ini, sudah tidak ada lagi kejadian serupa, baik itu di sidak ataupun tidak. Baik untuk kepala dinas dan bawahannya, semua harus ada di kantor dan bekerja semaksimal mungkin,” harapnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur menemukan 13 pegawai BKD absen selama 22 hari. Beberapa di antaranya diketahui meninggal dan pindah tugas. Akmal Malik menekankan pentingnya kepemimpinan sebagai contoh positif bagi pegawai tingkat bawah dan memberikan teguran terkait sistem rekapitulasi absensi yang bermasalah. (adv)
