Pintu Gerbang IKN yang Membutuhkan Peningkatan Infrastruktur Jalan : Tegas Sabaruddin
jurnalharian.com, Sebagai pintu gerbang bagi mobilitas masyarakat, investor, serta jalur logistik utama, Balikpapan harus siap menghadapi lonjakan kebutuhan infrastruktur yang semakin mendesak.
Dalam konteks ini, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap peningkatan infrastruktur jalan di kota ini. Menurutnya, seiring dengan berkembangnya IKN, Balikpapan menghadapi tantangan besar terkait kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan logistik yang mendukung pembangunan IKN.
“Kami melihat bahwa jalan-jalan di Balikpapan sudah mulai tidak mampu menampung lonjakan jumlah kendaraan, baik dari segi mobilitas masyarakat maupun distribusi barang yang menuju IKN. Ini memerlukan penanganan serius dari pemerintah pusat,” ungkap Sabaruddin saat ditemui di Gedung B Kantor DPRD Kaltim.
Balikpapan sebagai kota yang menjadi salah satu pusat ekonomi di Kalimantan Timur memang mengalami peningkatan signifikan dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Seiring dengan proyek besar IKN yang tengah berjalan, volume lalu lintas di Balikpapan menjadi sangat padat, sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan mobilitas penduduk.
Untuk menghadapi permasalahan ini, Sabaruddin menyarankan solusi yang terbagi dalam dua kategori: jangka pendek dan jangka panjang. Untuk solusi jangka pendek, ia mengusulkan rekayasa lalu lintas di titik-titik yang rawan kemacetan. “Ini merupakan langkah yang harus diambil segera. Pemerintah daerah perlu melakukan penataan dan pengaturan lalu lintas sementara, agar kemacetan bisa teratasi sembari menunggu solusi permanen,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang harus menjadi prioritas. Salah satu langkah yang paling mendesak adalah pelebaran jalan utama Balikpapan serta pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan kota ini dengan daerah-daerah lain, seperti Penajam Paser Utara (PPU) dan Samarinda. Infrastruktur jalan yang lebih baik dan terhubung langsung akan mempermudah akses dan distribusi logistik yang mendukung pembangunan IKN.
“Jalan alternatif ini sangat diperlukan. Tanpa adanya jalan penghubung yang lancar, maka jalan utama akan semakin sesak dan membebani mobilitas masyarakat maupun logistik. Infrastruktur ini harus menjadi perhatian utama,” tambah Sabaruddin.
Namun, di tengah kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur jalan tersebut, Sabaruddin juga mengingatkan bahwa pembangunan jalan tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota atau provinsi. Menurutnya, dengan biaya yang sangat besar, pemerintah pusat perlu terlibat langsung dalam pendanaan pembangunan infrastruktur jalan di Balikpapan.
“Anggaran yang dibutuhkan sangat besar, dan kami meminta pemerintah pusat untuk turun tangan. Pembangunan infrastruktur jalan ini bukan hanya untuk kepentingan kota Balikpapan, tetapi juga untuk mendukung proyek IKN yang bersifat nasional. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial secara keseluruhan,” tegas Sabaruddin.
Sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran operasional IKN, Sabaruddin berharap agar usulan-usulan tersebut segera direspons oleh pemerintah pusat. Diharapkan agar anggaran yang memadai bisa segera dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur jalan di Balikpapan.
“Ini adalah langkah yang sangat penting, tidak hanya untuk masyarakat Balikpapan, tetapi juga untuk kelancaran pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.(adv)
