Akhmed Reza Pahlevi: Sistem Zonasi PPDB Perlu Dievaluasi untuk Keadilan Pendidikan

jurnalharian.com, Wacana penghapusan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi yang diusulkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencuri perhatian banyak pihak, terutama di sektor pendidikan. Sistem ini, yang awalnya ditujukan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, kini dianggap masih memiliki banyak kendala, terutama dalam hal ketimpangan jumlah sekolah di tingkat dasar, menengah pertama, dan sekolah lanjutan atas di berbagai zona atau kecamatan.

Akhmed Reza Pahlevi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, memberikan tanggapan serius terhadap isu ini. Ia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi sangat penting, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, di mana masalah ini sering muncul. “Kita lihat nanti ketentuannya ke depan, di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, maupun di kabupaten-kabupaten. Kalau memang dihapus, kita akan mengikuti prosedur dari pusat,” ujar Reza saat ditemui di GOR Kadrie Oening Sempaja pada Sabtu.

Reza, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan, mengidentifikasi permasalahan jarak antara rumah calon siswa dengan sekolah sebagai isu utama dalam sistem zonasi. “Misalnya, ada warga yang tinggal di Kelurahan A atau Kecamatan A, tapi tidak masuk sekolah di wilayah zonasi yang ada di kelurahan atau kecamatan tempat tinggalnya. Ini sangat merugikan,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten, untuk mencari solusi yang tepat. “Kita butuh simulasi dan evaluasi menyeluruh agar sistem PPDB ini lebih adil dan merata. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan baru,” tambahnya.

Sistem zonasi, yang dirancang untuk mendorong pemerataan pendidikan, sering kali menemui berbagai hambatan di lapangan. (adv)